Rektorat UGM bantah tegas Petisi Bulaksumur wakili institusi UGM

Elshinta.com - Anggota akademis Universitas Gadjah Mada (UGM) menginisiasi Petisi Bulaksumur yang mengandung kritik terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rektorat UGM dengan tegas menyatakan bahwa petisi tersebut tidak menyuarakan pandangan resmi universitas.

Andi Sandi, Sekretaris UGM, menjelaskan bahwa Petisi Bulaksumur tidak dianggap sebagai perwakilan resmi dari UGM sebagai lembaga. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa jika petisi tersebut diajukan atas nama institusi, maka harus melibatkan proses formal yang diperlukan, sementara Petisi Bulaksumur bermula dari diskusi internal antara dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

"Saya sampaikan bahwa dosen dalam hal ini ada juga guru besar, ada mahasiswa, alumni, tenaga kependidikan ini ada yang ikut dalam elemen-elemen diskusi itu. Tapi kalau ini mau dikatakan secara institusional kami harus lewat proses institusional di mana itu ada Senat Akademik, dewan guru besar, MWA, dan pimpinan universitas. Belum lagi kita harus bercerita dengan teman-teman dekan," kata Andi Sandi saat memberikan pernyataan kepada awak media pada hari Jumat (2/2/2024).

Walau tidak menjadi perwakilan institusional, Sandi memastikan bahwa UGM tetap bersikap netral. 

Dia menyatakan bahwa UGM memiliki tanggung jawab untuk menjadi tempat bagi ekspresi aspirasi dari anggota-anggota komunitasnya.
"Karena prosesnya begitu cepat dan ini bermula dari elemen-elemen di UGM ya kita mewadahi aspirasi dan kegundahan teman-teman," ucapnya.

"Secara formal itu belum ada dibahas di kelembagaan. Tetapi kalau dikatakan apakah ini UGM lepas tangan, tidak, wong ini elemen kami kok," tegasnya. Terkait dengan posisi Rektor UGM, Ova Emilia, Andi menyatakan bahwa pada saat pembacaan Petisi Bulaksumur, Rektor sedang mengikuti suatu kegiatan di Jakarta.

"Jadi begini, acara kemarin itu bukan Bu Rektor tidak ada, Bu Rektor itu ada agenda yang sudah jauh hari yang diminta untuk menghadiri Kagama (Keluarga Alumni Gadjah Mada) di Jakarta," ungkapnya.

Sebelumnya dilaporkan bahwa anggota komunitas akademis Universitas Gadjah Mada (UGM) telah menyusun Petisi Bulaksumur. Melalui petisi tersebut, mereka menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap telah melanggar prinsip-prinsip yang seharusnya diikuti.

Profesor Koentjoro menjadi pembaca Petisi Bulaksumur dalam acara yang diselenggarakan di Balairung UGM. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah guru besar, dosen, dan mahasiswa UGM. Pembacaan petisi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan "Mimbar Akademik: Menjaga Demokrasi" yang diadakan oleh kalangan akademisi UGM pada hari Rabu (31/1).

"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM)," ucap Koentjoro membacakan isi petisi.

Petisi ini muncul setelah mengamati perkembangan dinamika dalam politik nasional selama beberapa waktu terakhir. Sambil mengingat dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila serta identitas UGM, petisi tersebut menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai bidang yang dianggap melanggar prinsip-prinsip moral demokrasi, keberlanjutan rakyat, dan keadilan sosial.

Dalam petisi ini disebutkan beberapa pelanggaran yang terjadi selama pemerintahan Jokowi. Beberapa di antaranya adalah pelanggaran etika di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berlangsung, dan pernyataan kontradiktif Presiden Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik yang menciptakan ketidaknetralan dan preferensi.